Pamekasan, – Kondisi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan kini menjadi sorotan tajam dari kalangan pendukung pemerintahan sendiri. Hal ini menyusul fakta bahwa sebanyak sebelas instansi strategis, mulai dari dinas teknis hingga badan daerah, hingga saat ini masih belum memiliki pemimpin definitif dan dijalankan secara sementara oleh Pejabat Pelaksana Tugas (Plt).
Kondisi yang berlangsung cukup lama ini dinilai mulai menimbulkan dampak nyata terhadap kelancaran roda pemerintahan, keberlanjutan program pembangunan, serta kualitas pelayanan publik di berbagai sektor. Sebagai salah satu pilar utama dalam koalisi partai pengusung pemerintahan saat ini, Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Pamekasan tidak lagi menutup mata dan mulai secara terbuka menyampaikan catatan kritis sekaligus harapan agar hal ini segera dituntaskan.
Dalam keterangan resmi yang disampaikan Farid, Ketua DPD PAN Kabupaten Pamekasan hari ini, ditegaskan bahwa keberadaan pemimpin definitif di setiap satuan kerja adalah syarat mutlak agar arah kebijakan berjalan jelas, terukur, dan memiliki tanggung jawab penuh.
“Kami sebagai bagian dari koalisi yang membawa pemerintahan ini ke depan, tentu sangat mendukung dan berharap pemerintahan berjalan baik. Namun, fakta adanya sebelas jabatan penting yang masih kosong dan hanya dijalankan secara sementara sudah tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ini bukan sekadar masalah administrasi, tapi menyangkut stabilitas kebijakan dan kesejahteraan masyarakat luas,” tegas Ketua PAN Pamekasan.
Menurutnya, pejabat yang menjabat secara sementara memiliki keterbatasan ruang gerak dan kewenangan dalam merancang program jangka panjang, mengambil keputusan strategis, maupun melakukan terobosan yang dibutuhkan daerah. Hal ini terasa cukup menghambat sinergi kerja yang seharusnya terjalin erat antara eksekutif dengan para pendukung kebijakan politik.
Pihak PAN juga menyoroti secara langsung kinerja Bupati Pamekasan terkait penataan organisasi dan kepegawaian yang dinilai berjalan lambat. Padahal, kecepatan pengisian jabatan struktural sangat berpengaruh pada penyerapan anggaran, kelancaran pelayanan kepada warga, serta pencapaian target pembangunan yang telah disepakati bersama seluruh elemen koalisi.
“Kami masih menjaga komitmen dukungan penuh terhadap pemerintahan daerah. Namun teguran dan sorotan ini kami sampaikan demi kebaikan bersama. Kami minta Bupati segera mengambil keputusan tegas, membuka jalur pengisian jabatan secara transparan dan objektif, sehingga tidak ada lagi ketidakpastian di tubuh birokrasi kita,” tambahnya.
Selain persoalan kepemimpinan instansi, jajaran koalisi juga mulai menyoroti berbagai program kerja prioritas yang dirasakan belum berjalan maksimal sesuai janji politik. Ketua Partai PAN berharap sikap kritis ini menjadi masukan yang membangun agar Pemerintah Kabupaten Pamekasan semakin responsif, kuat, dan benar-benar hadir melayani kepentingan seluruh masyarakat Pamekasan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Pamekasan belum memberikan penjelasan resmi terkait kendala dan jadwal pasti penyelesaian pengisian jabatan di sebelas instansi tersebut.
