Pamekasan, 24-25 April 2026 – Anggota PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) di Madura turut meramaikan acara Musyawarah Nasional (Munas) ke-IV yang digelar pada hari ini, 24-25 April 2026, di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat. Acara ini mengangkat tema besar “Satu KEAI dan DKPB Menuju Standar Profesi yang Tunggal”.
Noor Fajari Roziq,S.H.,M.H mangatakan Munas kali ini sangat dinantikan oleh seluruh anggota PERADI di Indonesia, karena pada tanggal 25 April 2026 akan digelar agenda penting, yaitu pemilihan Ketua Umum PERADI untuk periode 2026-2031. Proses pemilihan dilakukan secara online dengan metode OMOV (One Member One Vote), yang berarti setiap advokat memiliki satu suara yang disalurkan langsung tanpa perantara.
Sebagai bentuk komitmen dan dukungan penuh terhadap kemajuan organisasi, anggota PERADI di Madura telah mendeklarasikan pilihan mereka untuk mendukung Bapak Ahmad Fikri Assegaf, S.H., LL.M., sebagai calon Ketua Umum PERADI yang akan memimpin untuk lima tahun ke depan. Ahmad Fikri Assegaf memiliki visi yang sangat jelas, yaitu “Melayani, Berwibawa, dan Berintegritas”, yang diharapkan dapat membawa organisasi ini menuju masa depan yang lebih baik dan responsif terhadap tantangan zaman.
Selain itu, Bapak Fikri juga memiliki 8 misi progresif yang diyakini akan memperkuat marwah organisasi dan meningkatkan kualitas profesi advokat di Indonesia. Para anggota di Madura sangat yakin bahwa dengan kepemimpinan beliau, PERADI akan menjadi lebih solid dan lebih responsif dalam menghadapi perkembangan dunia hukum yang semakin dinamis.
“Oleh karena itu, kami mengajak seluruh anggota PERADI di seluruh Indonesia, khususnya di Madura, untuk turut serta dalam memberikan suara dan memilih Ahmad Fikri Assegaf, S.H., LL.M., sebagai Ketua Umum PERADI. #FIKRI FOR PERADI”, ujar salah satu anggota PERADI di Pamekasan.
Dengan antusiasme yang tinggi, para anggota PERADI di Madura berharap bahwa pemilihan ini dapat berlangsung dengan lancar dan menghasilkan pemimpin yang dapat membawa PERADI semakin maju dan semakin dihormati dalam dunia hukum Indonesia.
